1 week ago
22
Hi!Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat perannya dalam mendukung peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, pada kegiatan Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta Penganugrahan Legislasi Daerah.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum tersebut berlangsung pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan sistem hukum nasional.
Acara diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menekankan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah guna mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan serta memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selanjutnya, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, memaparkan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Materi tersebut menjelaskan tahapan teknis, mekanisme pengharmonisasian, serta peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam mendampingi pemerintah daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, yang mengangkat tema Kolaborasi Strategis Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dalam paparannya, ditekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna menghasilkan produk hukum daerah yang responsif, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan Penganugrahan Legislasi Daerah sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dinilai berprestasi dalam penyusunan dan penetapan produk hukum daerah yang berkualitas. Penganugerahan ini diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja legislasi daerah secara berkelanjutan.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa forum koordinasi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi dan pemahaman bersama antara pusat dan daerah.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam proses pengharmonisasian produk hukum daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Jonny.
Ia menambahkan bahwa melalui penguatan sinergi dan peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, diharapkan regulasi daerah dapat memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.
