Kementerian LH Audit 100 Unit Usaha Imbas Banjir Sumatera: Ada Sanksi-Pidana

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan audit dan verifikasi lingkungan terhadap lebih dari 100 unit usaha terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisal Nurrofiq mengatakan, audit lingkungan dilakukan menyusul perubahan lanskap yang dinilai sangat dramatis akibat kombinasi faktor antropogenik, kondisi geomorfologi tanah yang muda dan labil, serta curah hujan ekstrem yang dipicu siklon tropis pada akhir November.

“Audit lingkungan akan kita lakukan hampir pada lebih dari 100 unit usaha di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” kata Hanif dalam konferensi pers di Kantor Kementerian LH, Jakarta Selatan, Selasa (23/12).

Hanif menjelaskan, Kementerian LH sejauh ini telah mengaudit dan memberikan sanksi terhadap 8 hingga 9 unit usaha di Batang Toru, Sumatera Utara.

“Pelaksanaan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru telah lebih awal dilakukan. Ada 8-9 unit entitas yang saat ini sedang dalam pendalaman. Kepada semuanya telah kita berikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan dan dilakukan audit lingkungan,” tutur dia.

Sementara itu, untuk Sumatera Barat, Hanif mengatakan ada 17 unit yang tengah diverifikasi.

“Hari ini, tim sedang di Sumatera Barat. Ada 17 unit yang sedang dilakukan verifikasi lapangan. Ada 17 dari 50-an unit yang sedang berjalan. Ada kegiatan semen, tambang, perumahan, dan perkebunan sawit,” katanya.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan pascabencana yang berbasis kajian ilmiah dan spasial. Oleh karenanya, Kementerian LH menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di sepanjang prosesnya.

“Beberapa langkah telah kami rumuskan dengan Bapak Menteri Saintek bahwa langkah-langkah penanganan ini mesti berbasis eksakta, yang bisa memproyeksikan potensi dari apa yang akan terjadi dan bagaimana penanganannya,” ujar Hanif.

Menurut Hanif, audit tersebut akan mengarah pada tiga kemungkinan tindak lanjut. Pidana akan ditempuh apabila ditemukan hubungan kasual antara kegiatan usaha dengan dampak serius, termasuk korban jiwa.

“Nanti dari audit lingkungan tadi akan menjurus kepada tiga hal, yaitu sanksi administrasi paksaan pemerintah, gugatan perdata, dan pengenaan pidana,” ujar Hanif.

“Pengenaan pidana tentu kita maklumi harus kita ambil pada saat kegiatan ini mempunyai pengaruh kasualitas yang kemudian menimbulkan korban jiwa. Ini memang akan kita dekati dengan pidana,” sambung dia.

Proses audit diperkirakan memakan waktu hampir satu tahun, namun KLH menargetkan unit-unit usaha berskala besar dapat diselesaikan lebih awal, setidaknya pada Maret 2026.