China dukung Indonesia jadi Ketua Dewan HAM PBB

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mendukung Indonesia untuk menjadi Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2026.

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.

Indonesia secara resmi dipilih oleh anggota Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabatan 2026, bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jika ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa Sidharto Suryodipuro.

“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” tambah Lin Jian.

Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (24/12) menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memimpin jalannya sidang serta proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Selain itu, momentum tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.

Keketuaan Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan.

Kelompok Asia-Pasifik memperoleh giliran memimpin badan tersebut pada 2026. Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.

Anggota Dewan HAM PBB dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara langsung dan rahasia. Majelis Umum mempertimbangkan kontribusi negara-negara kandidat dalam advokasi dan perlindungan HAM, serta janji dan komitmen sukarela mereka di bidang tersebut.

Keanggotaan Dewan HAM PBB didasarkan pada distribusi geografis yang adil, dengan rincian: negara-negara Afrika (13 kursi), Asia-Pasifik (13 kursi), Amerika Latin dan Karibia (8 kursi), Eropa Barat dan negara-negara lain (7 kursi), serta Eropa Timur (6 kursi).

Saat ini, Indonesia menempati kursi Dewan HAM PBB dari kawasan Asia-Pasifik bersama China, Jepang, Kuwait, Kepulauan Marshall, Qatar, Korea Selatan, Thailand, Bangladesh, Kirgizstan, Maladewa, dan Vietnam.

Sementara itu, Biro Dewan HAM PBB terdiri atas lima orang, yakni satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kelompok regional. Mereka menjabat selama satu tahun sesuai dengan siklus tahunan Dewan.

Baca juga: Indonesia targetkan jabatan Presiden Dewan HAM PBB pada 2026

Baca juga: Utusan Khusus Australia dukung Indonesia jadi ketua Dewan HAM PBB

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.