15 hours ago
3
Tokyo (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Minggu mengatakan negaranya akan mendukung China jika terjadi konflik di Taiwan, dalam wawancara dengan kantor berita Tass Rusia, seiring meningkatnya ketegangan Beijing dengan Jepang terkait masalah tersebut.
Lavrov juga mengatakan bahwa kepemimpinan Jepang berupaya mempercepat militerisasi, dengan merujuk peningkatan pengeluaran pertahanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, dalam pernyataan yang dianggap sebagai peringatan kepada Tokyo.
Pernyataan Lavrov tersebut muncul setelah Takaichi mengatakan dalam sesi parlemen pada bulan November bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat merupakan "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang, yang berpotensi melibatkan pasukan pertahanannya untuk mendukung Amerika Serikat.
Pemerintah yang dipimpin oleh Takaichi, yang dikenal sebagai anggota parlemen garis keras dalam hal keamanan nasional, telah berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang dengan meningkatkan pengeluaran terkait, dengan alasan bahwa situasi geopolitik di kawasan itu telah memburuk.
Lavrov juga mengatakan bahwa Rusia mendesak Jepang untuk "mempertimbangkan" kemungkinan konsekuensi sebelum mengambil keputusan mendadak apa pun karena Jepang mengejar jalur menuju militerisasi.
"Tetangga Jepang kita seharusnya mempertimbangkan semuanya dengan benar sebelum mengambil keputusan tergesa-gesa," katanya.
"Mengenai kemungkinan eskalasi di Selat Taiwan, prosedur untuk bertindak dalam situasi seperti itu diatur" dalam perjanjian dengan China, kata Lavrov. "Salah satu prinsip dasar" adalah "saling mendukung dalam mempertahankan persatuan nasional dan integritas wilayah."
China dan Rusia telah berulang kali melakukan penerbangan pembom bersama selama bertahun-tahun, memicu Kementerian Pertahanan Jepang menganggap langkah-langkah tersebut "jelas dimaksudkan sebagai bentuk demonstrasi kekuatan terhadap Jepang."
China dan Taiwan yang dikuasai komunis telah diperintah secara terpisah sejak 1949 setelah perang saudara. Beijing memandang pulau demokratis itu sebagai provinsi pemberontak yang harus disatukan dengan daratan utama dengan paksa jika perlu.
Sumber: Kyodo
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
