Mendagri Desak Pemerintah Daerah Sumatra Siapkan Data dan Lahan untuk Hunian Korban Banjir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Jumat mendesak pemerintah daerah untuk segera menyerahkan data akurat tentang warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra serta memastikan kesiapan lahan agar pembangunan hunian permanen dapat dimulai tanpa penundaan.

"Semakin cepat lahan bisa dipersiapkan untuk bersih dan jernih, semakin cepat kita bisa bergerak maju," kata Tito dalam sebuah pernyataan.

Ia menjelaskan bahwa lahan "bersih dan jernih" merujuk pada tanah dengan status hukum yang aman, bebas sengketa, dan layak secara teknis untuk pembangunan.

Selain kepastian hukum, lokasi yang diusulkan harus memenuhi standar lingkungan dan berada di dekat pusat sosial dan ekonomi, termasuk pasar, sekolah, tempat ibadah, dan akses logistik, untuk mendukung mata pencaharian jangka panjang warga.

Menurut Tito, pemerintah pusat bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, untuk membangun 2.600 rumah permanen bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rumah-rumah tersebut ditujukan untuk keluarga yang rumahnya hancur atau mengalami kerusakan parah selama banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi pada akhir November 2025.

Proses pembangunan akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam menyelesaikan data penerima manfaat yang diverifikasi dan mengamankan lahan yang sesuai.

Peletakan batu pertama untuk hunian permanen telah dimulai di beberapa wilayah Sumatra Utara, kata Tito.

Pembangunan serupa diharapkan segera dimulai di Aceh dan Sumatra Barat setelah persiapan lahan selesai dan pemerintah daerah menyelesaikan data warga terdampak.

Tito mendesak para pemimpin daerah untuk menjadikan persiapan lahan sebagai prioritas utama, memperingatkan bahwa penundaan di tingkat lokal dapat memperlambat upaya pemulihan secara keseluruhan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan agar rekonstruksi pasca-bencana memprioritaskan penggunaan lahan milik pemerintah, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara.

Selain program perumahan kolaboratif, Tito mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan rencana terpisah yang didanai oleh anggaran negara untuk membangun jumlah unit rumah yang jauh lebih besar.

Ia menekankan bahwa bantuan tidak akan terbatas pada keluarga yang kehilangan rumah, mencatat bahwa skema dukungan juga telah disiapkan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan sedang dan ringan.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua warga yang terdampak bencana menerima dukungan yang tepat seiring dengan berlanjutnya upaya pemulihan dan rekonstruksi di seluruh Sumatra.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara