2 days ago
4
Chanthaburi, Thailand (ANTARA) - Pejabat militer Thailand dan Kamboja telah menyelesaikan perundingan awal pada Rabu untuk membahas dasar-dasar mewujudkan gencatan senjata tetap, dengan Bangkok menetapkan tiga syarat untuk mengakhiri serangan di perbatasan.
Pembicaraan yang dilakukan dalam pertemuan tingkat sekretariat Komite Perbatasan Umum (GBC) Kamboja-Thailand tersebut dilaksanakan di pos lintas batas Ban Pakkad di Provinsi Chanthaburi, Thailand.
Meski perundingan berlangsung hanya selama 35 menit, pejabat Thailand menyebut pertemuan tersebut merupakan tanda yang baik dalam upaya menghentikan konflik.
Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand Jenderal Nattapong Prowkaew, yang menjadi kepala delegasi Thailand dalam pertemuan tersebut, berkata bahwa tuntutan Bangkok tetap sama.
Ia mengakui kehadirannya dalam pertemuan itu merupakan tanda yang baik dalam perundingan gencatan senjata. Namun demikian, ia menolak menjelaskan respons pihak Kamboja dalam pertemuan supaya tidak memperumit negosiasi.
Intisari dari tiga tuntutan utama Thailand berpusat pada penghentian segera permusuhan serta komitmen gencatan senjata yang berkelanjutan dan dapat diverifikasi melalui pengawasan pihak ketiga.
Bangkok juga menyerukan kerja sama yang tulus dan konkret dalam operasi bersama untuk membersihkan ranjau di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja.
Pertemuan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja pada Senin (22/12) untuk memulai kembali pembicaraan dalam kerangka GBC, menyusul pertemuan darurat tingkat menteri ASEAN di Kuala Lumpur sebelumnya.
Menurut dokumen yang dirilis militer Thailand, Kamboja menyatakan keinginan mengikuti upaya perdamaian yang diinisiasi ASEAN.
Dalam surat yang berasal dari Menteri Pertahanan Jenderal Tea Seiha, Phnom Penh mengusulkan agenda yang berfokus pada penghentian serangan segera, pemulangan pengungsi sipil, dan penguatan peran Tim Pengamat ASEAN (AOT).
Phnom Penh juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui implementasi segera Deklarasi Bersama Kuala Lumpur tertanggal 26 Oktober 2025.
Proposal tersebut mencakup pengaktifan segera mekanisme bilateral yang sudah ada untuk mengatasi isu mendesak, khususnya demarkasi perbatasan dan operasi kemanusiaan untuk pembersihan ranjau.
Setelah pertemuan awal pada Rabu tersebut, negosiasi tingkat sekretariat GBC secara lengkap berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat, di mana perunding dari kedua negara akan mencoba menetapkan peta jalan mewujudkan perdamaian.
Perdamaian tersebut diharap dapat mengakhiri bentrokan sporadis selama berbulan-bulan yang memaksa warga sipil di kedua sisi perbatasan mengungsi.
Apabila pertemuan dalam mekanisme sekretariat tersebut berlangsung lancar dan berhasil menetapkan kesepakatan formal, langkah selanjutnya adalah pertemuan antara menteri pertahanan kedua negara pada Sabtu (27/12).
Sumber: TNA-OANA
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
,x_140,y_26/01kdfkg332x5xwjb44ddfrf4m7.jpg)
