UMK Ponorogo 2026 Naik 5,85 Persen, Disepakati Rp2,54 Juta

UMK Ponorogo 2026 disepakati naik 5,85 persen menjadi Rp2.543.484, hasil kesepakatan antara Disnaker, SPSI, dan Apindo Ponorogo.

REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO, – Dewan Pengupahan Kabupaten Ponorogo resmi menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ponorogo untuk tahun 2026 sebesar Rp140.525 atau naik 5,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kesepakatan ini dicapai melalui pembahasan antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo, perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo dan telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan.

Wakil Ketua SPSI Ponorogo, Eko Nugroho, menyatakan bahwa pihak buruh awalnya mengusulkan kenaikan UMK di kisaran delapan hingga sembilan persen. Namun, angka tersebut dinilai terlalu berat bagi kalangan pengusaha. "Harapan buruh sebenarnya kenaikan 8–9 persen untuk 2026. Tetapi setelah mempertimbangkan kondisi dunia usaha, akhirnya disepakati kenaikan 5,85 persen," kata Eko.

Meski demikian, Eko berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dapat menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kenaikan UMK Ponorogo lebih tinggi dari usulan daerah. "Menurut kami, kenaikan delapan persen masih relevan dengan kondisi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Ponorogo, Sumeru Hari Prastowo, menyatakan bahwa kesepakatan kenaikan 5,85 persen merupakan jalan tengah yang adil bagi pekerja dan pengusaha. Ia menjelaskan bahwa penghitungan UMK 2026 masih mengacu pada formula lama dengan nilai alfa 0,7, yaitu nilai tengah dari rentang 0,5 hingga 0,9 yang ditetapkan pemerintah. "Dengan skema itu, UMK Ponorogo 2026 diusulkan menjadi Rp2.543.484. Kami menilai angka ini cukup adil, pekerja mendapatkan kenaikan dan pengusaha masih memiliki ruang menjaga keberlangsungan usaha," kata Sumeru.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara