4 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Taufik Nurrohim, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Barat
Demokrasi lokal jarang runtuh secara dramatis. Ia tidak tumbang oleh kudeta, tidak pula ambruk oleh satu kebijakan yang keliru. Demokrasi daerah justru melemah perlahan, nyaris tak terasa, ketika mandat rakyat berhenti bekerja setelah pemilu selesai.
Di titik inilah makna representasi diuji: apakah ia hidup sebagai kerja politik yang mengoreksi keadaan, atau sekadar hadir sebagai simbol elektoral yang rapi secara prosedural tetapi kosong secara substansial.
Refleksi kinerja Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 ini saya tulis sebagai pertanggungjawaban politik yang dengan sengaja tidak dibingkai sebagai laporan administratif.
Ini bukan daftar rapat, bukan pula catatan seremonial, dan jelas bukan parade angka kinerja yang sering terasa jauh dari realitas warga. Tulisan ini adalah upaya menjelaskan bagaimana sebuah fraksi bekerja—bagaimana suara warga diterjemahkan menjadi posisi politik, lalu diolah menjadi kebijakan yang berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam demokrasi daerah, fraksi bukan sekadar unit administratif parlemen. Fraksi adalah simpul representasi: ruang tempat aspirasi sosial bertemu dengan arsitektur kebijakan publik. Di sinilah mandat rakyat diuji setiap hari.
Jawa Barat, sebagai provinsi dengan tekanan sosial yang tinggi, menuntut parlemen yang tidak hanya patuh prosedur, tetapi juga peka membaca realitas. Urbanisasi yang cepat, industrialisasi yang tidak selalu inklusif, serta ketimpangan desa–kota dan utara–selatan yang mengeras membuat persoalan publik semakin kompleks dan saling terkait. Dalam situasi seperti itu, politik yang reaktif justru berbahaya.
Karena itu, Fraksi PKB memilih bekerja secara aktif, bukan reaktif. Kerja politik, bagi kami, tidak boleh berhenti pada formalitas sidang atau kepatuhan administratif. Ia harus berbasis data, berpijak pada nilai, dan jelas keberpihakannya.
Representasi tidak diukur dari seberapa sering hadir di ruang rapat, melainkan dari keberanian mengoreksi arah ketika kebijakan berpotensi menjauh dari kepentingan rakyat. Dari kesadaran inilah seluruh kerja Fraksi PKB sepanjang 2025 diletakkan.
