1 week ago
13
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Christina menegaskan komitmen presiden tersebut setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Senin (15/12).
"Sidang Kabinet Paripurna yang digelar hari ini menegaskan langkah yang sudah dilakukan, perhatian dan komitmen penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia," kata Christina, melalui keterangan KP2MI di Jakarta, Selasa.
Dalam sidang tersebut, Wamen Christina mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan langsung kondisi terkini di daerah terdampak serta langkah-langkah yang telah dan terus dilakukan pemerintah.
Presiden juga menekankan berbagai upaya yang dijalankan saat ini masih belum cukup dan akan terus ditingkatkan demi membantu masyarakat yang terdampak bencana.
"Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan secara rutin," katanya.
Hingga saat ini, Presiden, katanya, telah tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat.
Ke depan, Presiden menjadwalkan kunjungan langsung setiap pekan guna memantau perkembangan situasi dan memastikan distribusi bantuan berjalan optimal," kata Christina lebih lanjut.
Tidak hanya itu, masing-masing kementerian dan lembaga juga melaporkan langkah konkret yang telah dilakukan saat Sidang Kabinet Paripurna.
Dia mencontohkan Kementerian P2MI yang telah menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bantuan yang diserahkan mencakup makanan, minuman, pakaian, perlengkapan harian, tenda, hingga perahu karet.
Selain KP2MI, Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan 40 ribu ton beras ke wilayah terdampak dan menyiapkan tambahan cadangan bantuan sebanyak 120 ribu ton yang siap didistribusikan sesuai kebutuhan.
Untuk pengamanan, Panglima TNI melaporkan pengerahan lebih dari 35 ribu personel untuk mendukung penanganan bencana, termasuk pembangunan jembatan darurat, guna menghubungkan wilayah yang terputus akibat banjir serta pembersihan endapan lumpur.
Sementara Polri, mengerahkan hampir 11 ribu personel untuk membantu penanganan secara langsung di daerah terdampak.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga mengerahkan sekitar 600 tenaga medis, terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis, yang bertugas secara bergiliran selama dua pekan di wilayah bencana untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan bagi masyarakat.
"Untuk pemulihan, Kementerian Perumahan menyatakan kesiapan membangun 2.600 unit rumah bagi korban bencana banjir. Pembangunan tersebut akan segera dilaksanakan sebagai tahap awal dan akan terus diupayakan penambahannya sesuai kebutuhan di lapangan," kata Christina.
Sementara, Christina juga mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi penggantian dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana, seperti KTP dan akta kelahiran, yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
